Buruh Ancam Mogok Nasional Jilid II


Buruh Ancam Mogok Nasional Jilid II |   Jika tuntutan tak didengar, buruh akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.

Buruh mengancam akan melaksanakan mogok nasional jilid II, jika tuntutannya tentang penolakan penangguhan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimun Kota (UMK) tak didengar pemerintah.

"Tadi saya sudah sampaikan kepada wakil Kemnakertrans (Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tentang masalah penangguhan UMK, UMP, pengusaha tak mau bayar, adanya tindakan kriminalisasi, outsourcing, dan masalah lainnya. Mereka menampung dan akan membahasnya. Mudah-mudahan  Allah memberikan yang terbaik buat kita," ujar Koordinator Aksi FSPMI, Baris Silitonga, di depan Gedung Kemenakertrans, Selasa (16/1) sore.

Dikatakan Baris, pihak Kemnakertrans berjanji akan mengusahakan tuntutan buruh dapat dijalankan.

"Kegundahan dan kegaulauan buruh sudah saya sampaikan. Upah belum kita terima, kontrakan naik, listrik mau naik, gas mau naik, padahal upah belum kita terima. Tadi, pihak Kemnakertrans berjanji akan menyelesaikan permasalahan kita," tambahnya.

Sementara itu, salah satu Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Andi Gani menyampaikan, jika tuntutan tak didengar, buruh akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.

"Hari ini sebenarnya aksi pemanasan. Di bulan-bulan berikutnya kita akan jalankan aksi yang lebih besar. 6 Februari 2013, 50 ribu massa buruh akan turun kejalan. 20 Februari 2013 empat ribu buruh akan ke Jakarta lagi. Kalau presiden main-main, kita jalankan mogok nasional jilid II," katanya.

Senada dengan Andi, Presidium MPBI lainnya, Said Iqbal, pun mengatakan puluhan ribu buruh akan turun ke jalan, jika tuntutannya tak dijalankan.

"Siap turun lebih besar. Kita tidak main-main. Kita berbuat ini, karena kita cinta negeri ini. Kalau kita tak turun ke jalan mengingatkan pengusaha maka terjadi eksploitasi. Kita buktikan, puluhan ribu buruh akan turun ke jalan," tegasnya.

Sementara itu , Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnakertrans Mudji Handaya menuturkan, pemerintah sejalan dengan pemikiran buruh. Namun, memang ada yang perlu diproses dalam  mewujudkannya.

"Yakinlah kami punya kepentingan sama dengan kawan-kawan. Namun, memang  harus ada diskusi, membahas permasalahan. Harus ada proses ke sana. Kami  juga menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan,"  ungkapnya.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, usai diterima perwakilan Kemnakertrans, ribuan buruh perlahan meninggalkan Gedung  Kemenakertrans. Aparat kepolisian dan TNI pun, ikut membubarkan diri.