RUU Ormas ditolak di Medan

RUU Ormas ditolak di Medan | Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tolak Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) Sumut, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, hari ini.

Para pengunjukrasa tersebut menolak keras disahkannya RUU Ormas menjadi UU Ormas yang rencananya akan disahkan pada hari ini tanggal 2 Juli 2013 di DPR RI.

RUU Ormas yang sudah beberapa kali ditolak pengesahannya dan telah dibahas lebih dari satu tahun di panitia khusus (Pansus) DPR RI, sebagai upaya pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (UU Ormas) akan disahkan.

Koordinator Aksi Hawari Hasibuan mengatakn RUU Ormas tersebut bukan sebuah kebutuhan di Indonesia. Bahkan, RUU tersebut akan memasung demokrasi dan hanya untuk kepentingan partai menjalang pemilu 2014.

"Jika benar-benar disahkan, ini merupakan ancaman nyata bagi dinamika kebebasan berserikat dan berkumpul. Setelah UU Intelijen 2011, kini giliran RUU Ormas dan belum lagi RUU Kamnas. Kebebasan dan demokrasi di Indonesia benar-benar berada dalam ancaman," tambahnya Hawari.

Ia mencemaskan adalah memboncengnya kepentingan politik 2014 dalam RUU ini. Ditengarai tersedia dugaan sejumlah uang yang akan disalurkan dalam bentuk bantuan dana sejumlah Rp40 juta per Ormas.

Dalam peluang inilah yang akan dimanfaatkan oleh para politisi dan parpol tertentu dengan cara mendirikan Ormas untuk menampung dana bantuan yang tersedia sebab, syarat untuk mendirikan Ormas dalam RUU Ormas ini cukup oleh tiga orang atau lebih.

Begitu juga dengan ancaman lain menurut mereka yang cukup menakutkan secara defenisi RUU Ormas memberi rumusan yang sangat umum. Definisi Ormas dalam Pasal 1 : Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasil.

Dengan batasan seperti ini juga mereka menilai organisasi apapun akan dikelompokkan menjadi Ormas dan tunduk terhadap pengaturan yang ada, misalnya perkumpulan marga, perkumpulan wirid, serikat tolong menolong (STM), dan lain-lain tak terkecuali.

"Di Sumatera Utara, dimana dominasi penduduk adalah masyarakat batak, perkumpulan adat dan hampir semua kegiatan kerja adat batak biasanya dibentuk serta memiliki kerja adat seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Maka RUU Ormas ini juga menjadi ancaman buat penyelenggaraan kerja adat dan keberlangsungan organisasi-organisasi adat dan marga," jelas Hawari.

http://waspada.co.id
Editor: SASTROY BANGUN
(dat03/wol)