Aceh larang perayaan tahun baru

Aceh larang perayaan tahun baru | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Night Festival untuk menyambut tahun baru 2014. Hal berbeda dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pemkot Aceh melarang warganya menggelar segala bentuk perayaan menyambut tahun baru 2014. Personel Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (polisi syariah/WH) pun disiagakan untuk mencegah adanya aksi hura-hura di malam pergantian tahun.

"Dari Satpol PP dan WH kami kerahkan 150 personel untuk mencegah adanya perkumpulan massa, bakar mercon, dan tiup terompet dalam rangka malam pergantian tahun," kata Kepala Tata Usaha Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Reza Kamili, kepada wartawan, hari ini.

Mulai sore nanti Satpol PP dan WH dibantu sejumlah personel dari Polresta Banda Aceh akan siaga di berbagai titik di ibu kota Provinsi Aceh, terutama lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya massa pada malam pergantian tahun seperti di Bundaran Simpang Lima, Jembatan Pante Pirak, hingga ke depan Masjid Raya Baiturrahman.

"Termasuk juga Lapangan Blang Padang dan Pantai Ulee Lheue. Kami akan siaga dari pukul 17.00 WIB mungkin sampai pagi," ujar Reza.

Pemkot Banda Aceh sejak dua pekan lalu mengimbau kepada semua warga Kota Aceh agar tidak membuat kegiatan apa pun dalam rangka menyambut tahun baru masehi. Sebab, hal itu dianggap bertentangan dengan syariat Islam yang sedang dijalankan Provinsi Aceh.

Dalam beberapa hari ini pihaknya juga gencar merazia penjual terompet, mercon, dan kembang api. "Dalam dua hari ini ada ribuan mercon dan kembang api sudah kami sita dan sekarang berada di kantor, termasuk terompet juga," tuturnya.

Kegiatan tersebut dilakukan menyusul adanya imbauan dari Pemkot dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang menyatakan umat Muslim haram merayakan tahun baru masehi karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebelumnya, massa sebuah ormas Islam berunjuk rasa di beberapa lokasi di Banda Aceh menyatakan dukungan kepada ulama dan Pemkot dalam melarang perayaan tahun baru masehi. Mereka meminta pemerintah memberi sanksi tegas kepada pelanggarnya.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh menyatakan, umat Islam haram merayakan tahun baru Masehi karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Putusan ini diambil dalam sidang paripurna ulama.

"MPU Kota Banda Aceh memutuskan dan menetapkan bahwa penyambutan atau perayaan Natal dan tahun baru Masehi haram dilakukan oleh umat Islam," kata Ketua MPU Banda Aceh, Teungku Abdul Karim Syeikh, pekan lalu.

Menurutnya perayaan itu bagian dari ritual peribatan umat beragama di luar Islam. Karim menjelaskan perayaan tahun baru Masehi bermula dari ritual masyarakat Romawi kuno yang mengkultuskan Dewa Janus.

"Penamaan bulan Januari sendiri diambil dari nama Janus," sebutnya.

Pihaknya meminta seluruh pengusaha hotel atau pemilik cafe dan tempat hiburan di Banda Aceh, tak mengadakan pesta dan acara-acara lain yang bertentangan dengan syariat Islam.

"Kepada seluruh warga masyarakat muslim yang berada di Banda Aceh agar tak ikut-ikutan merayakan acara apa pun, dalam bentuk apa pun, dan di mana pun dalam rangka tahun baru Masehi," imbaunya.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga diminta tak mengizinkan pengadaan pesta pora atau keramaian, membakar mercon, kembang apai dan tiup terompet dalam perayaan tahun baru, termasuk melarang pemasangan spanduk atau baliho terkait perayaan ini.

Pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada TNI/Polri serta dai-dai di Banda Aceh agar menyampaikan materi larangan perayaan tahun baru Masehi bagi umat Islam dalam khutbah atau cermah-ceramahnya.
(dat06/okz/bbs/waspada.co.id)