Yusril Pastikan Akan Lawan Ahok di Sidang MK

Yusril Pastikan Akan Lawan Ahok di Sidang MK
Yusril mengaku saat ini surat permohonan tersebut telah di tangan Mahkamah Konstitusi dan akan di mulai persidangannya pada Senin (5/9/2016) pekan depan.


Pakar Hukum Tata Negara yang sekaligus berencana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pligub 2017 mendatang resmi mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara gugatan UU oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).



“Sidang plenonya akan dimulai Senin, 5 September,” kata Yusril ketika dihubungi melalui telepon oleh republika.co.id, Jumat (2/9/2016).

“Insya Allah saya akan hadir dalam persidangan,” tulis Yusril dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi rmol.co, Jumat sore (2/9/2016).

Dalam siding pleno mendatang, Yusril mengharapkan, memiliki dua argumentasi yang mendalam secara intelektual dan menarik antara semua pihak. Selain itu, Yusril juga menginginkan dalam persidangan nanti, MK bisa menjunjung tinggi keadilan. Dengan begitu, norma konstitusi tertuang ke dalam norma UU secara benar.

“Saya yakin MK akan mengedepankan keadilan dan konstitusionalitas norma UU dalam setiap pengujian UU. Dengan demikian, tidak ada subyektivitas dalam mengambil keputusan. MK adalah The Guardian of The Constitution,” tutur Yusril, dikutip dari rmol.co

“Sebab itu saya mengajak, ayo kota tegakkan hukum dan konstitusi secara benar dan adil.” Lanjut mantan Menkum Ham itu.

Terkait isu keinginan pihak Ahok agar MK menolak keinginan Yusril menjadi pihak yang ikut serta dalam uji UU Pilkada, Yusril menjawabnya dengan senyuman manis. Menurutnya, hukum acara MK berbeda dengan hukum acara PTUN.

“Kalau dalam posisi demikian Ahok punya legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU, maka mengapa saya harus dianggap tidak punya legal standing untuk maju sebagai pihak terkait? Ahok ada-ada saja, hehehe,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, dalam hukum acara PTUN, apabila seseorang memohon untuk sebagai tergugat intervensi, hakim lantas meminta tanggapan tergugat dilanjutkan dengan membuat penetapan menerima atau menolak permohonan untuk ditempatkan sebagai tergugat intervensi. Sedangkan faktanya di MK, prosedur semacam itu tidak ada.

Apabila terdapat permohonan untuk menjadi pihak terkait, maka hakim MK membahas permohonan itu dalam rapat permusyawaratan hakim di luar sidang.

“Jadi tanpa perlu meminta tanggapan dari pemohon uji materiil,” ucap Yusril.

Hakim MK akan menilai permohonan pihak terkait untuk mengetahui relevan atau tidaknya. Apabila relevan, hakim akan mengabulkannya.

Sebelumnya, bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang saat ini sebagai petahana, Basuki Tjahaja Purnama telah menggugat UU 10/2016 supaya calon petahana bisa tidak mengambil cuti ketika masa kampanye. Menurut Ahok, opsi tidak cuti kampanye tersebut merupakan hak dirinya serta calon petahana yang lain.

Salah satu alasan Ahok untuk tidak mengambil cuti adalah dirinya masih menginginkan untuk mengawal pembangunan Jakarta dan penetapan APBD DKI Jakarta.