UMK Medan 2019 Ditetapkan Diam-diam, Serikat Buruh Tak Sepakat


Pemerintah Kota (Pemko) dikabarkan sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019, sebesar Rp2,9 juta. Namun, penetapan UMK tersebut ternyata dilakukan secara diam-diam di lantai dua Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam, Rabu (14/11) lalu.

Penetapan itu dilakukan usai rapat pembahasan secara internal oleh Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Hannalore Simanjuntak, dan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Medan. Bahkan, dalam penetapan itu diwarnai aksi walk out kelompok buruh karena tidak sepakat besaran penetapan UMK tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Al Rahman tak memungkiri, pada saat rapat pembahasan bersama Depeda langsung menetapkan besaran UMK 2019. Dan, diakuinya juga kalau jumlah UMK yang ditetapkan tidak disepakati oleh serikat buruh.

“Dewan Pengupahan itu terdiri dari 35 orang yang tergabung dari berbagai unsur. Memang 10 orang dari buruh tidak sepakat, bukan berarti yang lain tidak bisa menetapkan. Sebab, aturannya diperkenankan melakukan voting,” ujar Wiriya, Minggu (18/11).

Pun begitu, sayangnya Wiriya enggan menyebut berapa besaran UMK Medan 2019. Alasannya, nanti akan diumumkan Dewan Pengupahan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja nantinya.

“Saya sama sekali tidak terlibat di sana, jadi tidak pas saya yang sebutkan angkanya. Kalau saya beritahu angkanya, akan muncul pertanyaan baru, kenapa segitu jumlahnya dan apa pertimbangannya? Makanya, lebih baik ditanya sama yang orang yang lebih berwenang,” kata Wiriya.

Sedangkan adanya penolakan dari serikat buruh saat rapat, Wiriya mengaku hal itu selalu terjadi setiap tahun. “Selalu ada tarik ulur antara serikat buruh dan pengusaha. Buruh tentu mau besar, tapi pengusaha ada pertimbangan sendiri. Untuk itu, pemerintah ada di tengah,” tukasnya.

Sementara, Ketua Depeda Medan Harun Sitompul tak menampik bahwa UMK 2019 telah ditetapkan. Namun, Harun terkesan buang badan ketika ditanya berapa nominal yang ditetapkan. “Untuk jumlahnya langsung kepada kepala dinas tenaga kerja (Hannalore) ya, saya mohon maaf sebelumnya,” kata Harun yang dihubungi dan buru-buru memutus sambung selulernya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Medan, Hannalore sepertinya masih bungkam dan tak mau memberikan penjelasan mengenai UMK 2019 yang ditetapkan. Sebab, dihubungi berkali-kali nomor ponselnya dan juga dikirimkan pesan singkat, tak juga direspon.

Terpisah, Usaha Tarigan, perwakilan buruh yang tergabung dalam Depeda Medan menyatakan kecewa berat dengan penetapan UMK 2019 yang dilakukan. Ia merasa keberadaan serikat buruh tak dihargai. Menurut dia, seharusnya dipertimbangkan usulan buruh.”Senin (hari ini, Red) kami akan diskusi terlebih dahulu untuk menyikapi hal tersebut. Nanti akan kita sampaikan seperti apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya,” ujar Usaha Tarigan.

Ketua Federasi Serikat Buruh Kimia dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI) ini menyebutkan, para pekerja tetap bertahan bahwa penetapan UMK 2019 harus di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

“Besaran upah harus lebih dari angka Rp3 juta. Sebab, Medan ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Sayangnya upahnya berada jauh urutannya dan tidak sesuai dengan peringkat kota terbesar. Hal inilah yang sangat mendasar bagi kami,” cetusnya.

Menurutnya, bila UMK yang ditetapkan di atas Rp3 juta, maka Medan tidak terlalu jauh tertinggal dengan kota lain yang luasnya lebih kecil. Sebab, Surabaya sendiri, UMK yang ditetapkan sekitar Rp3,8 juta. “Kita masih mencari peluang atau solusi seperti apa dan sejauh ini kita sedang kita pikirkan. Solusi tersebut nantinya kita tawarkan untuk menjadi pertimbangan guna direalisasikan,” ujar Usaha Tarigan.

Sebagai contoh, lanjut dia, di Jakarta ada kebijakan yang dilakukan yaitu diberikan kartu pekerja kepada buruh. Kartu tersebut berguna bagi buruh bila menggunakan kendaraan umum, maka tidak dikenakan biaya atau gratis. “Terobosan atau solusi seperti itu sedang kita cari dan pikirkan, bagaimana peluangnya jika diterapkan juga di Medan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada solusi yang terbaik lainnya,” tutur Usaha Tarigan.

Diutarakannya, usulan UMK yang disampaikan buruh sebesar Rp3,094 juta hanya beda tipis dengan yang disampaikan pelaku usaha dari Apindo Medan yaitu Rp2,9 juta. “UMK di atas Rp3 juta memang masih jauh dari kata sejahtera. Walau demikian, tidak terlalu jauh untuk melompat beberapa tahun berikutnya untuk ke angka di atas Rp3,5 juta,” pungkasnya.

 Sumber : https://sumutpos.co/2018/11/19/umk-medan-2019-ditetapkan-diam-diam-serikat-buruh-tak-sepakat/
 (ris/ila) 

UMK Akan Ikut UMP 2019 Jika Kabupaten/Kota Tak Usulkan ke Gubsu

Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 baru akan dilakukan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, paling lama 1 November mendatang. Namun jika kabupaten/kota tidak mengajukan UMK, maka akan menggunakan besaran gaji berdasarkan UMP 2019.

Ketua Dewan Pengupahan Sumut, Maruli Silitonga mengatakan, usulan UMK tersebut bukan bersifat wajib untuk disampaikan ke gubernur. “Kalaupun tak ada usulan UMK, tak masalah. Artinya besaran UMK mengikuti UMP 2019,” ujarnya kepada Sumut Pos, Jumat (26/10).

Dia menjelaskan, setelah UMP diumumkan pemerintah kabupaten/kota baru akan membahas UMK di daerahnya masing-masing. Selanjutnya berdasarkan usulan dari kabupaten/kota tersebut, Dewan Pengupahan Sumut melakukan pembahasan lagi.

Adapun waktu dan tahapan paling lama UMK 2019 harus sudah diumumkan, sebut Maruli, yakni sampai 21 November 2018. “Pembahasan maupun usulannya dari 10 sampai 14 November. Dan maksimum 21 November harus sudah diumumkan semua (UMK),” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sumut itu.

Pihaknya kembali menegaskan, jika ada Dewan Pengupahan kabupaten/kota tidak mengajukan UMK, berarti akan memakai besaran gaji berdasarkan UMP 2019. “Jadi itu nggak wajib. Kalau dapat (mengusulkan) boleh, enggak pun ya gak apa-apa,” katanya.

Namun biasanya, kata Maruli, Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang kerap terjadi dinamika mengenai UMK dibanding daerah lain di Sumut. Menurut dia hal itu sangat wajar mengingat kedua daerah tersebut paling dominan keberadaan elemen buruh. “Hal itu biasalah karena merupakan aspirasi mereka (kaum buruh),” katanya.

Ia menambahkan, berita acara dan berkas usulan UMP 2019 sudah mereka serahkan ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk selanjutnya dieksaminasi menjadi surat keputusan gubernur. “Jadi tinggal eksaminasi Biro Hukum saja. Kemarin, habis rapat kesepakatan UMP, kami langsung serahkan ke mereka untuk diproses,” pungkasnya.

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Sulaiman Hasibuan saat dikonfirmasi mengatakan, eksaminasi atas usulan UMP tersebut sudah rampung mereka kerjakan. Dia menyebut, Senin (29/10) depan eksaminasi tersebut sudah diteruskan ke gubernur. “Jadi sekarang ini tinggal paraf-paraf dari pihak Disnaker, asisten, sekda dan pak wagub. Kalau eksaminasinya sudah selesai kami buat. Senin kami pastikan berkas usulannya sudah sampai di meja gubernur untuk selanjutnya diteken dan ditetapkan,” katanya.

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan Sumut telah sepakat akan mengusulkan UMP 2019 kepada gubernur sebesar Rp2.303.403. Kesepakatan itu setelah ketiga unsur yakni pemerintah, pengusaha dan serikat buruh melaksanakan rapat pembahasan UMP Sumut 2019, di Hotel Putra Mulia Medan, Selasa (23/10). Keesokan harinya, mereka langsung menyerahkan berita acara hasil kesepakatan UMP tersebut ke Biro Hukum Setdaprovsu.

Senin, Buruh Demo Kantor Gubsu
Menyikapi kenaikan UMP 2019 sebesar Rp2.303.403 yang akan diusulkan Dewan Pengubahan ke Gubsu, sejumlah elemen buruh akan melakukan demo guna memprotes penetapan UMP tersebut di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Senin (29/10). “Dewan Pengupahan Sumut sepertinya tidak berpihak lagi kepada buruh. Untuk itu, mulai Senin (29/10), kita akan melakukan aksi damai di depan Kantor Gubsu,” ujar Ketua DPW Federasi Saerikat Buruh Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo kepada Sumut Pos, Jumat (26/10).

Aksi tersebut bakal diikuti ribuan buruh dari Kota Medan, Deliserdang, Binjai dan sekitarnya. “Titik kumpul di depan Istana Maimun, setelah itu kita akan menuju Kantor Gubsu secara bersama-sama. Kita akan buat aksi mimbar bebas mengajak buruh Sumut menyampaikan protes di depan kantor Gubernur Sumatera Utara,” ungkapnya.

Dalam aksi nanti dikatakannya para buruh menuntut Gubsu menaikan UMP Sumut sebesar 25 % atau menjadi Rp2,8 juta sertq UMK Medan dan Deli Serdang naik menjadi Rp3,5 juta. “Jika tuntutan ini tidak digubris, kami akan konsolidasikan aksi buruh besar-besaran setiap hari Senin, khusus di daerah daerah industri dan kantor pemerintahan di Sumut, “ tandasnya.

Aksi damai juga akan dilakukan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sumut. Pihaknya juga akan melakukan aksi setiap hari Jumat di depan Kantor Gubsu. “Aksi buruh akan berlangsung setiap hari secara bergantian. Kalau kita hari Jumat,” ujar Ketua GSBI Sumut, Eben.

Dijelaskan Eben, saat ini pihaknya sedang konsolidasi untuk menggelar aksi setiap hari Jumat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan. Aksi itu dikatakannya direncanakan dimulai pada Jumat (2/11). Dalam setiap aksi, jumlah massa direncanakan 100 orang lebih. “ Nantinya juga akan ada aksi puncak, “ ujar Eben mengakhiri.

Sumber :https://sumutpos.co/2018/10/27/umk-akan-ikut-ump-2019-jika-kabupaten-kota-tak-usulkan-ke-gubsu/2/