HARI PENDIDIKAN NASIONAL Butuh Cetak Biru Pendidikan yang Tepat

HARI PENDIDIKAN NASIONAL Butuh Cetak Biru Pendidikan yang Tepat.  Untuk mendapatkan model pendidikan yang tepat dan sesuai kultur Indonesia dan global, sudah saatnya dirancang cetak biru pendidikan secara menyeluruh.
 

Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung menilai pendidikan di Indonesia belum dikelola sungguh-sungguh sehingga mengalami problem di setiap ranahnya.

"Pendidikan kita saat ini belum berhasil mencerdaskan dan membangun karakter bangsa yang kuat," ujar Hadi Aspirin, mewakili FMGI Lampung di Bandar Lampung, Senin (30-4).

Ia mengatakan pendidikan nasional sebagai upaya pencapaian cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan bangsa, telah mengalami proses perjalanan yang panjang dan berliku. "Usia kemerdekaan yang mendekati hampir 67 tahun, UU Pendidikan sejak 1989 hingga UU Sisdiknas 2003 sudah berusia 23 tahun, sebuah perjalanan panjang penuh dinamika."

Seharusnya, ujar dia, pendidikan nasional makin matang dan jelas arahnya. Gejala-gejala kecerdasan harusnya mulai tampak: keterlindungan warga negara, kemajuan kesejahteraan umum, keadilan, dan karakter bangsa yang kukuh.

Kenyataan hari ini masih jauh dari harapan meskipun beberapa hal mengalami kemajuan. Apalagi, 2014 sudah dekat seiring pergantian kepemimpinan nasional dan kurikulum pascareformasi, sejak 2004 disempurnakan dengan KTSP 2006 hingga 2014, usianya sudah mendekati 10 tahun.

"Di daerah, proses pendidikan juga belum berjalan optimal, bahkan terkadang mengalami kegamangan, ada perdebatan panjang terkait sentralisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan," kata dia lagi.

Oleh karena itu, memperingati hari Pendidikan Nasional 2012 dirasa perlu merapatkan barisan kembali untuk merestorasi dan merefleksi sistem pendidikan nasional. FMGI Lampung menggagas diskusi menyambut Hardiknas dengan tema Membangun pendidikan nasional yang bermutu, berkeadilan, dan berkarakter.

Tujuannya, merefleksi, evaluasi, dan elaborasi berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan pendidikan nasional dan daerah. Selain itu, juga meningkatkan peran pemda, DPRD, LSM, perguruan tinggi, akademisi, ormas, dan organisasi profesi, kata Hadi. (lampungpost.com-MG1/S-2)