Singapura Larang KRI Usman-Harun Melintas

Singapura Larang KRI Usman-Harun Melintas, Pemerintah Diminta Putus Kerja Sama Pertahanan
Pemerintah diminta segera merespons tegas tindakan Pemerintah Singapura yang melarang KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura. Tindakan tegas diperlukan untuk menegaskan kedaulatan Republik Indonesia.

"Indonesia bisa membalas dengan melarang kapal berbendera Singapura lewat perairan Indonesia. Apa urusan Singapura melarang-larang? Kita juga bisa melarang kalau begitu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga meminta Pemerintah Indonesia menghentikan semua kerja sama bidang pertahanan dengan Singapura, setelah Singapura menolak mengikuti latihan gabungan jika Indonesia mengikutsertakan KRI Usman-Harun.

"Hentikan saja kerja sama dengan Singapura di bidang pertahanan, kita tak akan rugi. Justru Singapura yang rugi," tegas Mahfudz. Seperti diberitakan sebelumnya, ketegangan Indonesia dan Singapura terkait penamaan KRI Usman-Harun tak kunjung reda.

Dalam sebuah sesi sidang parlemen, Selasa (18/2/2014) siang, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan negaranya melarang kapal perang Indonesia itu memasuki teritorinya, termasuk pelabuhan dan pusat pangkalan angkatan laut. Hen menilai penggunaan nama Usman-Harun dapat membuka luka lama Singapura.

Nama Usman-Harun disematkan untuk salah satu kapal perang Indonesia sebagai penghormatan atas jasa kedua prajurit KKO tersebut. Pemerintah Indonesia bersikukuh menyatakan berhak menyematkan nama Usman-Harun dan menolak intervensi Singapura yang mendesak agar nama kapal perang itu diganti.
 kompas

Penulis

: Indra Akuntono

Editor

: Palupi Annisa Auliani